tidak memilih bukan karena golput!

Tanggal 9 april 2014 bisa dibilang sebagai pesta demokrasi bagi sebagian rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan sebagian, karena memang sebagian orang saja yang memiliki kesempatan merayakannya dengan cara menggunakan hak pilihnya. Kemana sebagian orang lainnya? Untuk menjawabnya, saya akan sedikit memaparkan analisis saya mengenai beberapa kategori sebagian orang ini.

Pertama, tidak memilih karena golput.  (baca: golongan putih)

Istilah politik ini konon digunakan pertama kali pada pemilu pertama di era orde baru pada tahun 1971, sebagai wujud gerakan protes pemuda terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Istilah “putih” itu pun digunakan karena gerakan ini menganjurkan agar para pemilik hak suara yang datang ke tempat pemungutan suara (TPU) mencoblos bagian putih kertas suara diluar gambar partai politik peserta pemilu. (sumber: wikipedia)

Namun sayangnya saat ini istilah “golput” ini banyak disalah artikan oleh banyak orang. Apabila pada zamannya, para pemilih setidaknya datang ke TPU untuk mencoblos bagian putih kertas suara, namun dewasa ini sebagian besar orang mengartikan dengan tidak datang sama sekali ke TPU setempat berarti mereka memilih untuk golput. Kategori “golput” inilah yang saya nilai berbahaya. Kertas suara yang kosong ini bisa saja disalah gunakan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan golongan atau partai politiknya.

“golput” di luar negeri.

Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, pemilu bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama datang ke Kantor Perwakilan RI di negaranya masing-masing atau memilih dengan menggunakan jasa pos negara bersangkutan. Pilihan yang kedua biasanya dipilih bagi mereka-mereka yang mempunyai kendala waktu dan jarak untuk hadir langsung ke tempat perwakilan RI berada. Namun, walaupun sudah difasilitasi dengan pilihan kedua, tetap saja masih banyak WNI yang memilih tidak menggunakan hak suaranya. Seperti misalnya pada pemilu legislatif kali ini, beberapa kawan saya memilih untuk “golput”, berbagai alasan dilontarkan seperti misalnya: tidak mengenal para calon legislatif, tidak percaya dengan partai manapun, caleg yang akan dipilih digabungkan dengan caleg dapil Jakarta II (bukan caleg khusus dapil luar negeri), atau lebih banyak yang merasa tidak peduli karena merasa suaranya tidak akan memberi pengaruh banyak pada perubahan di Indonesia. Seharusnya alasan tidak mengenal para “caleg” bukan menjadi alasan untuk tidak memilih. Kehebatan jaringan informasi dan mesin pencari google , seharusnya bisa membantu para pemilih untuk secara bijak memilih atau mensortir profil para calon legislatif. Saya yakin satu diantara mereka setidaknya ada yang layak diberi kesempatan untuk mewakili kita tanpa melihat latar belakang partainya.

Lalu apakah efek negatif dari memilih untuk “golput” bagi para pemilih diluar negeri? Bisa dibilang efek penyalah gunaan kertas suara akan lebih sedikit dibanding dengan mereka yang memilih di Indonesia. Mengapa begitu? Bagi kami yang memilih untuk menggunakan hak suara melalui pos, sederhana saja jika surat suara tidak kami kirim kembali ke panitia pemilu di negara setempat, logikanya surat suara tersebut tidak ada wujudnya dan tidak bisa disalah gunakan. Namun, kelemahannya adalah apabila surat suara yang dikirim ke alamat setempat namun orang yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat tersebut, maka surat ini akan kembali ke panitia pemilu setempat, ini yang mungkin bisa disalah gunakan. Walaupun begitu hal ini sangatlah kecil kemungkinannnya, bisa dibilang 1:1000, karena logikanya adalah sebagai berikut: surat suara akan dikirim ke alamat pemilih satu minggu sebelum pemilu, di Prancis sendiri panitia pemilu menggunakan lettre verte (jenis surat dengan waktu pengiriman maximum 2 hari), apabila kotak surat di rumah tersebut harus masuk melalui petugas penjaga residen, biasanya surat tersebut akan langsung ditolak dan dikembalikan ke alamat pengirim melalui pos, sedangkan jika kotak surat di rumah bersangkutan tidak jelas, surat tersebut tidak mungkin kembali dalam hitungan hari.

Walaupun begitu, kasus salah alamat seharusnya juga sangat minim, karena para panitia pemilu (PPLN) negara setempat biasanya sudah melakukan sosialisasi pemilu dan juga verifikasi data pemilih yang valid dari jauh hari.

Lalu bagaimanakah jika sudah terdaftar menjadi pemilih namun surat suara tidak kunjung datang? Untuk hal ini saya akan menjelaskannya di kategori pemilih kedua.

Kedua, tidak memilih bukan karena memilih untuk “golput”.

Banyak hal bisa menjadi penghambat bagi kita untuk tidak bisa memilih, seperti saya dan beberapa kawan saya misalnya.

Informasi pemilu yang tidak sampai karena tinggal di kota yang kecil seharusnya bukan menjadi penghambat lagi, dengan adanya berbagai jejaring sosial dan jaringan internet yang baik, bagi kita yang tinggal jauh dari keberadaan kantor perwakilan RI bisa melakukan update data pribadi seperti alamat terbaru melalui e-mail. Kita bisa mengecek apakah nama kita tercantum di daftar pemilih melalui website PPLN cabang negara setempat yang biasanya diinformasikan melalui berbagai jejaring sosial, mailing-list atau sosialisasi PPLN itu sendiri di kota bersangkutan (biasanya ini di kota-kota besar yang cukup banyak WNI-nya). Jika nama kita belum tercantum atau ada perubahan alamat, kita bisa langsung melapor ke PPLN tersebut untuk segera didaftarkan. Lalu mengapa masih banyak orang (seperti saya dan beberapa kawan saya) yang terpaksa tidak bisa menggunakan hak pilih kami?

Alasan pertama. Bekerja di tempat yang tidak bisa terakses oleh jasa pos, atau sedang berlibur.

Biasanya untuk alasan berikut ini adalah mereka-mereka yang bekerja di lepas pantai (offshore), hutan, tempat terpencil, atau sedang berlibur sehingga tidak sempat mengirim kembali surat suara.

Alasan kedua. Sudah mendaftar namun dinyatakan tidak mendaftar.

Salah satu kawan saya menyatakan sudah mendaftarkan dirinya ketika sosialisasi PPLN di kotanya, namun dia tetap dinyatakan belum terdaftar dan tidak menerima kertas suara. Untuk hal ini hanya PPLN yang melakukan sosialisasi tersebutlah yang bisa menjawabnya.

Alasan ketiga. Sudah mendaftar, sudah dapat surat konfirmasi dan mengirim surat konfirmasi,  namun surat suara tak kunjung datang.

Ini adalah kasus saya. Sebagai warga negara yang baik dan tau hukum (kebetulan karena saya sarjana hukum) saya selalu melaporkan diri saya ke perwakilan negara setempat begitu pula saat ada sosialisasi pemilu di jejaring sosial, saya pun segera melaporkan perubahan alamat saya ke PPLN setempat agar saya bisa menggunakan hak pilih saya nantinya. Sebenarnya sederhana saja, jika dari awal saya berniat tidak menggunakan hak pilih saya, saya cukup tidak melaporkan data diri saya ke PPLN setempat. Terbukti setelah melaporkan data terbaru saya, sebulan yang lalu saya mendapatkan surat undangan untuk memilih langsung ke kantor perwakilan RI pada hari Minggu, 6 April 2014 atau memilih dengan jasa pos. Berhubung posisi saya yang tidak memungkinkan untuk memilih langsung ke TPS di Paris, saya pun memilih pilihan kedua, tentu saja karena lebih praktis dan tidak perlu biaya.

Satu minggu sebelum pemilu berlangsung, bahkan satu hari sebelum pemilu dilaksanakan surat suara belum kunjung datang, logikanya tidak ada masalah dengan alamat rumah saya karena buktinya surat undangan pemilu sampai dengan selamat. Dua hari sebelum hari H saya pun mengirim e-mail ke ppln setempat menanyakan keberadaan surat suara saya, ya mungkin saja belum terkirim atau ada kendala lain tanpa berburuk sangka sedikit pun. PPLN pun menanggapi e-mail saya dengan cepat, administrator mengatakan surat saya sudah dikirim sejak tanggal 22 maret 2014, berarti 2 minggu sebelum hari H, dan jika menggunakan jasa pos seperti surat undangan sebelumnya yakni jenis lettre vert, seharusnya surat itu sampai paling lambat hari Rabu pada tanggal 26 maret 2014 (dua hari kerja setelah tanggal pengiriman).

Saya pun menanyakan kembali kepada PPLN, apakah surat tersebut tidak bisa di-track keberadaannya? Saya beranggapan surat suara adalah surat yang penting, seharusnya jenis surat yang digunakan surat yang bernomor atau bisa diikuti keberadaannya. PPLN pun menjawab hal tersebut sudah berada dalam kapasitas la Poste (kantor pos prancis) untuk menjawabnya.

Karena saya kurang puas dengan jawaban tersebut saya pun berusaha melakukan analisis sendiri, logikanya jika PPLN menjawab seperti itu, jenis surat yang digunakan adalah pengiriman standar, mengambil contoh dari pengiriman surat sebelumnya yang digunakan adalah jenis lettre verte, yang berarti sebagai berikut:

tarif: surat 20 gr: 0.61€ , surat 50 gr: 1.02 €,  surat 100 gr: 1.55 € atau sekitar 24.132 IDR (1€ = 15.569, 50 idr)(seandainya saja berat surat suara tersebut 100 gr)

lama pengiriman: D+2 atau indikatif

kekurangan: tidak bisa dilihat keberadaannya karena tidak ada nomor bukti pengiriman.

Dari hasil pengamatan ini, membuat saya bertanya “seberapa berhargakah hak suara kita?” Apakah tidak sebegitu pentingnya sehingga pengiriman surat suara digunakan dengan jasa pengiriman surat standar. Atau jika penting mengapa tidak menggunakan jasa pengiriman surat yang bisa diketahui keberadaannya seperti misalnya jenis prêt -à -porter lettre suivi (ini jenis surat yang bisa diikuti dengan harga termurah, terdapat pula jenis lainnya seperti lettre récommandée sans avis de reception, atau LR avec avis de reception), berikut ini perincian singkatnya:

tarif: surat 20 gr = 1.51 €/ unit, surat 100 gr=2.90€/unit (ditambah potongan jika membeli dalam jumlah tertentu)

lama pengiriman: D+1

kelebihan: sedikit lebih mahal namun setidaknya pengirim bisa mengetahui alasan distribusi dan tidak terdistribusikannya sebuah surat melalui nomor bukti pengiriman. (sumber: la poste)

Tulisan ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun, karena saya yakin ppln sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, semoga opini ini bisa memberikan solusi agar kekurangan yang terjadi dari pemilu legislatif tidak terulang di pemilu presiden mendatang.

NB: Beberapa saat setelah menulis kalimat terakhir saya mendapat e-mail balasan dari PPLN (ternyata surat tersebut dikirim ke alamat sementara saya pada musim panas 2013. Dalam hal ini saya tidak mengerti mengapa PPLN mengirimkan surat tersebut ke alamat tersebut, padahal saya sudah dinyatakan lapor diri pada bulan februari 2014 dengan menggunakan alamat baru. Ditambah lagi surat undangan pemilu legislatif pun telah saya terima dengan baik ke alamat saya yang baru sekitar satu bulan yang lalu. Panitia hanya menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa mengirim ulang surat suara dikarenakan akan segera dilakukan penghitungan suara, dan saya diharapkan untuk maklum. Kelalaian administrasi ini sangat saya sayangkan terjadi pada PPLN Paris, karena mengakibatkan hilangnya hak suara seseorang. Saya harap hal tersebut tidak terjadi lagi pada pemilu presiden mendatang. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s